Ibu Ni Luh Widiani terus berupaya dan tak pernah berhenti mencari keadilan atas kasus dugaan kriminalisasi.

Kyai Ahmad pun tak lupa mendoakan Prabowo agar senantiasa diberi kesehatan dan juga kekuatan untuk bisa menjadi pemimpin bangsa dan negara Indonesia, demi mewujudkan keadilan dan kemakmuran bagi rakyat.

Apa yang diungkap Rektor Budi Santosa jelas-jelas sebuah pelecehan pada nilai-nilai Pancasila terkait Ketuhanan, Keadilan dan Persatuan. Juga melecehkan nilai-nilai kebebasan melaksanakan nilai-nilai agama yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar, merusak sendi-sendiri kesatuan dalam berbangsa dan mengabaikan berbagai amanat regulasi terkait pendidikan.

Rasa keadilan tidak boleh mengambang dan tak boleh ditunda, hanya degan mengulangi dan mencari celah baru. Rasa keadilan harua menyentuh garis finis; dan selanjutnya mendapatkan pialanya. Jangan dianulir dengan membuat kasus baru. Selain tak elok juga tak adil.

Hal ini kan terkait dengan rasa keadilan. Orang kaya pengguna mobil mewah diminta legowo untuk menggunakan BBM non subsidi.

Kita apresiasi langkah pemerintah. Namun ini kita bicara keadilan. Jangan sampai orang-orang yang berhak menerima malah terlewat, sedangkan orang yang masuk kategori mampu malah mendapatkannya.

Di sini kita hadir untuk mengenang perjalanan hidup dan darma bakti mantan Anggota DPD RI, Bapak Sabam Sirait, seorang tokoh bangsa yang banyak jasanya bagi pembangunan demokrasi, penegakan hak asasi manusia dan keadilan, serta pelestarian nilai-nilai kebhinekaan bagi keutuhan bangsa ini.

Para pemimpin bangsa di setiap generasi tentu memiliki reputasi dan legacy yang berbeda, tergantung suasana ekonomi dan politik nasional serta tantangan geopolitik. Tapi mereka memiliki kesamaan visi yang luhur, yakni menjaga persatuan dan kesatuan bangsa serta mewujudkan cita-cita Nasional, keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Menaker juga berharap Direktur Jenderal ILO yang akan datang dapat terus memperjuangkan keadilan sosial dan pekerjaan yang layak untuk semua di seluruh dunia.

“Menurut saya, Inpres tersebut memang disusun sangat gegabah, karena mengabaikan banyak sekali aspek, mulai dari soal filosofi, keadilan, kepantasan, serta prinsip pelayanan publik itu sendiri,” kata Fadli