Presiden Jokowi terus berupaya mengejar target penerbitan sertifikat tanah sebagai upaya pelaksanaan program reforma agraria.

Menteri Hanif mengungkapkan bahwa perlu adanya sertifikat untuk membuktikan tenaga kerja memiliki kompetensi di bidangnya masing-masing agar mampu bersaing dalam skal global

BHKM mencatat pelanggaran dalam beberapa cara, seperti yang tidak memungkinkan siswa Qatar menyelesaikan ujian pada akhir tahun ajaran, dan menolak memberi mereka sertifikat kelulusan dan penutupan akun pendidikan mereka.

Meski demikian, Hanif mengingatkan bahwa para peserta magang bukan berarti bakal bekerja pada perusahaan tersebut. Mereka hanya didik bekerja sesuai standar perusahaan kemudian diberi sertifikat.

Dunia industri diminta tidak hanya terfokus melihat latar belakang pendidikan formal dalam merekrut karyawan. Industri juga harus mempertimbangkan kompetensi yang dimiliki oleh pencari kerja dengan bukti sertifikat kompetensi.

Dari hasil penggeledahan, petugas menyita barang bukti 190 buku pelaut palsu, satu bundel blanko sertifikat pelatihan pelaut palsu, satu bundel sertifikat keterampilan

Presiden Jokowi mengungkapkan bahwa program nasional sertifikat tanah ini sudah berjalan 35 tahun namun baru mencapai 46 persen.

Presiden Jokowi memberi peringatan kepada seluruh pejabat Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk tidak mempersulit pengurusan sertifikat tanah.

Beberapa warga pernah mengeluh sertifikatnya belum jadi padahal sudah beberapa tahun dan sudah mengeluarkan sejumlah uang

Akta kelahiran resmi ini tersedia dalam dua kopi untuk diajukan ke kantor pemerintah, juga tiga kopi "tak resmi" khusus untuk kenang-kenangan bagi keluarga, serta sertifikat nama resmi.