Bagi analis CSA Research Institute Reza Priyambada, setiap kasus hukum yang menjerat salah satu emiten akan membuat harga suatu saham akan turun. 

Kinerja para anggota parlemen di MPR, DPR serta DPD diacungi jempol Presiden RI Joko Widodo.  Parlemen dipuji atas kontribusinya dalam pembangunan bangsa dan penanganan pandemi Covid-19.

Pakar Hukum Pidana Universitas Trisakti, Abdul Fickar menyoroti hasil survei KedaiKOPI yang menyebutkan masih terjadi disparitas (ketimpangan perlakuan) penegakan hukum oleh institusi Kejaksaan. Bahkan survei tersebut menyebut 81,7 persen masyarakat setuju jika Presiden Jokowi untuk memberhentikan Jaksa Agung ST Burhanudin. 

Anggota Komisi IX DPR RI, Saleh Partaonan Daulay mendesak kementerian kesehatan untuk segera menyelesaikan uji klinis terhadap ivermectin. 

Ketua DPR RI Puan Maharani mengapresiasi penganugerahan Bintang Jasa Pratama dan Bintang Jasa Nararya pada Kamis (12/8) untuk ratusan tenaga kesehatan (nakes) yang gugur selama bertugas menangani Covid-19. 

Menurut Pakar Hukum Tata Negara Universitas Parahyangan Prof Asep Warlan Yusuf,  PDI Perjuangan dan Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI harus segera menelusuri apakah tindakan tersebut masuk dalam kategori pelanggaran etik oleh Arteria Dahlan.

Wakil Ketua FPKS DPR RI, Mulyanto, menolak rencana Pemerintah membatasi kegiatan di tempat ibadah hanya untuk jamaah yang sudah divaksin. 

Menurut Sekjen DPR RI, Indra Iskandar, alat tersebut akan diserahkan nantinya akan dipergunakan untuk memeriksa tamu yang memasuki Kompleks Parlemen. 

Ketua DPR RI Puan Maharani mendorong pemerintah untuk terus memberi pemahaman kepada masyarakat bahwa penerapan protokol kesehatan adalah tetap yang utama. 

Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani Aher menilai  dikeluarkannya angka kematian dari indikator penanganan Covid-19 sebagai kebijakan yang tidak ada dasar ilmiahnya.