Saya menerima sejumlah keluhan dari warga negara Indonesia yang baru datang dari luar negeri. Mereka harus menjalani karantina, namun yang menjadi masalah adalah tarif hotel tempat mereka menjalani karantina.

Saya mengingatkan kepada Pemprov Jatim agar memberlakukan beberapa skema penanganan libur Nataru, baik perayaan Natal maupun libur pergantian Tahun Baru yang pastinya menjadi penyebab berkumpulnya orang dan meningginya pergerakan orang.

Meski masih dalam suasana pandemi Covid-19 ini, DWP Setjen DPD RI dapat menjadi pemicu bagi kita semua untuk terus berkarya dan memberikan yang terbaik meskipun dalam kondisi yang masih terbatas.

Saya berharap para pemuda Asia dan Afrika, melalui Kongres ke-2 ini mampu menyiapkan peta jalan untuk menyambut perubahan global yang hampir pasti terjadi. Termasuk, menyiapkan diri sebagai calon-calon pemimpin masa depan di era dis-rupsi akibat percepatan perkembangan teknologi.

Mencermati adanya gerakan masyarakat untuk memberikan perbaikan terhadap sistem pemilihan umum yang lebih baik, bermartabat dan berkeadilan melalui Judicial Review terhadap UU 7/2017 tentang Pemilu, DPD RI mendukung gerakan dimaksud.

BPK mengungkap 8.483 temuan yang memuat 14.501 permasalahan senilai Rp8,37 triliun, dengan rincian 6.617 (46 persen) permasalahan kelemahan sistem pengendalian intern, 7.512 (52 persen) permasalahan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan senilai Rp8,26 triliun, serta 372 (2 persen) permasalahan ketidakhematan, ketidakefisienan, dan ketidakefektifan senilai Rp113,13 miliar.

Presidential Treshold setinggi itu akan membuka lahirnya calon presiden boneka. Kemudian pasti akan ada kompromi-kompromi politik.

Hal ini dibuktikan dengan catatan sejarah adanya perlawanan di beberapa penjuru Nusantara terhadap VOC dan penjajah Belanda oleh raja dan sultan Nusantara.

Sebaliknya DPD RI sebagai wakil dari daerah. Wakil dari golongan-golongan. Wakil dari entitas-entitas civil society yang non-partisan, tidak memiliki ruang dalam menentukan wajah dan arah perjalanan bangsa ini.

Dalam surat aspirasinya, mereka menyoal skema dan pola penyelesaian kasus BLBI yang patut diduga masih banyak merugikan negara.