Komisi VIII DPR RI mendesak pemerintah melindungi secara maksimal serta mempercepat pemulangan puluhan ribu jemaah umrah Indonesia.

Komisi VIII DPR melalui Pemerintah melalui Kemenhaj bergerak cepat melakukan mitigasi terhadap puluhan ribu jemaah umrah asal Indonesia.

Komisi V DPR mendesak Kemenhub dan Kemenaker untuk mengawal ketat penyaluran THR atau Bonus Hari Raya (BHR) bagi pengemudi dan kurir daring.

Modus yang dilakuka dengan memanipulasi pita cukai rokok yang merugikan penerimaan negara dan berdampak pada pengawasan barang kena cukai.

Keprihatinan mendalam atas dugaan pelecehan seksual dan kekerasan fisik yang dilakukan seorang pelatih panjat tebing terhadap delapan atlet pelatnas.

Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman dinilai arogan saat memimpin RDPU membahas keluhan warga mengenai akses pembangunan rumah ibadah atau musala.

Hukum tidak hadir dalam ruang yang netral. Ia adalah produk dari relasi kuasa yang menentukan siapa yang mendapat akses, siapa yang dilindungi.

Penanganan perkara atas nama saudara Fandi Ramadhan agar menerapkan asas dan prinsip keadilan dalam UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.

Proses hukum harus berjalan tegas dan adil. Namun yang tidak kalah penting, korban harus mendapatkan pendampingan medis, psikologis, dan perlindungan memadai.

Komisi III DPR RI akan memanggil Kapolres Lombok Utara dan Kepala Kejaksaan Negeri Mataram.