Komisi II DPR memiliki kewenangan untuk memilih dan menetapkan sembilan anggota calon Ombudsman Republik Indonesia.

Isu-isu tersebut akan kami bahas sepanjang tahun 2026 agar kinerja Fraksi Partai Golkar di MPR RI dapat diukur secara nyata. Kami siap untuk terus berkarya.

Dalam menyelesaikan persoalan persampahan di masyarakat, kita harus melibatkan semua pihak, mulai dari mahasiswa, akademisi, DPR RI, hingga kementerian terkait.

Komisi III DPR mengungkapkan bahwa pimpinan DPR RI mendukung dengan maksimal terkait rencana kenaikan gaji hakim ad hoc.

Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Evita Nursanty, menegaskan perlunya audit dan pemetaan tata ruang pariwisata secara nasional.

Komisi V DPR RI meminta Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) melakukan investigasi insiden jatuhnya pesawat ATR 42 500.

Ketua Komisi V DPR RI Lasarus menyoroti aspek keselamatan kapal pinisi usai kasus kecelakaan yang menewaskan pelatih sepak bola wanita Valencia.

Wakil Ketua Baleg DPR RI Iman Sukri, menegaskan bahwa BPKH wajib mengelola dana titipan masyarakat secara transparan dan profesional.

Penguatan tersebut dilakukan melalui peningkatan integrasi sistem pengawasan maritim, percepatan implementasi National Maritime Security System.

Kita harus fokus pada aktivitas yang inovatif dan memberikan dampak langsung, bukan sekadar menambah volume kegiatan rutin.