Saya berharap PON XX Papua ini juga bisa memberi manfaat lain bagi masyarakat Papua. Salah satunya bisa meningkatkan perekonomian warga sekitar.

Kalau pemerintah terus berbicara ekonomi RI tulang punggungnya UMKM, maka ini harus kita kembangkan.

Badan peradilan khusus ini nantinya memiliki kewenangan mengadili seluruh perkara hukum berkaitan dengan pelaksanaan pilkada, seperti perkara perselisihan hasil pilkada, administrasi pilkada, dan perkara tindak pidana pilkada.

Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menyambut baik masuknya Partai Amanat Nasional (PAN) ke dalam koalisi pemerintahan Presiden RI Joko Widodo dan wakilnya, Maruf Amin.

PKB, dari awal tidak pernah cari musuh. Bagi PKB, seribu teman itu terlalu sedikit, satu musuh terlalu banyak

Apresiasi Khusus untuk PAN

Wacana amandemen UUD 1945 dengan menyertakan PPHN bukan persoalan yang mendesak. Menurut anggota DPR RI Guspardi Gaus, amandemen UUD 1945 sebaiknya ditunda dulu karena bukanlah sesuatu yang urgent dilakukan saat ini.

Kalangan dewan meminta rencana amendemen Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 tidak dilakukan dengan terburu-buru. 

Kalangan dewan meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI membuat dua opsi skenario terkait pelaksanaan pemilihan umum (pemilu) dan pemilihan kepala daerah (pilkada) yang akan dilaksanakan pada 2024.