Pemerintah perlu melakukan upaya antisipasi dan mitigasi terhadap lonjakan kasus Covid-19 di luar wilayah Jawa dan Bali. Meski sudah ada pengetatan PPKM Mikro,  pemerintah harus bekerja cepat serta tepat dalam menangani peningkatan kasus Covid-19 yang relatif tinggi di sejumlah daerah di luar Jawa dan Bali.

Kalangan dewan meminta Perusaahaan Listrik Negara (PLN) untuk menjaga sistem operasional layanan menghadapi peningkatan kasus penyebaran Covid-19. 

Pemerintah diminta memanfaatkan pabrik-pabrik  gas oksigen yang saat ini dalam kondisi menganggur. Ketimbang melakukan impor gas, sebaiknya pemerintah memanfaatkan jaringan dalam negeri untuk meningkatkan perekonomian nasional.

Pemerintah diminta memperhatikan pasokan oksigen di rumah sakit. Pemerintah perlu mengusahakan ketersediaan pasokan sesuai kebutuhan, termasuk kebijakan khusus agar pasokan oksigen bagi rumah sakit mendapatkan prioritas utama. 

Pemerintah telah menerapkan  kebijakan PPKM Darurat  pada 3 - 20 Juli 2021 yang meliputi  122 kabupaten/kota dan 6 provinsi di Jawa Bali. DPR RI berharap pemerintah bisa ikut melakukan  sinkronisasi dan koordinasi pusat - daerah agar tidak menjadi  kebijakan mandul dan tidak efektif.

Kalangan dewan masih menunggu penjelasan pemerintah terkait rencana Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat.  Pemerintah juga diminta memberikan penjelasan terkait definisi ini.

Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar mengapresiasi pengabdian dan loyalitas 8 pegawai negeri sipil (PNS) yang memasuki masa purnabakti. 

Komisi V DPR RI meminta Badan Meteorologi dan Geofisika (BMKG) untuk meningkatkan peralatan dan instrumen BMKG antara lain seperti radar cuaca dan alat deteksi tsunami. 

Rancangan Undang-Undang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (RUU HKPD) akan memuat pengaturan yang menjembatani sinergi kebijakan fiskal antara pusat dan daerah. 

Ketua DPR RI Puan Maharani mengajak para orang tua untuk memvaksinasi anak-anaknya di sentra vaksinasi Covid-19.