Sedangkan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menyetujui dengan catatan atas RUU tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara untuk dilanjutkan dalam pembicaraan tingkat II pengambilan keputusan dalam rapat paripurna hari ini untuk disahkan menjadi undang-undang.

Fraksi PKB mendapatkan penghargaan sebagai Fraksi Peduli Isu Pembangunan dan Kesejahteraan Desa, dari Koordinatoriat Wartawan Parlemen (KWP) dalam ajang KWP Award 2023.

Dan ini menjadi sebuah motivasi buat teman-teman dalam mengukur kerja kerja politik sesuai tupoksi masing masing. Saya kira sekali lagi ini sangat bagus dan harus ditingkatkan.

Saya merasa sangat terhormat atas penghargaan MKD Award dari Majelis Kehormatan Dewan. Penghargaan ini bukan hanya sebuah prestasi pribadi, tetapi juga merupakan pengakuan atas kerja keras dan komitmen Fraksi Partai Golkar dalam memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan citra dan wibawa kelembagaan DPR RI.

Penghargaan diberikan kepada figur-figur senator berkontribusi positif dalam peningkatan citra dan wibawa kelembagaan DPR RI. MKD Awards akan rutin dilaksanakan setiap tahun.

Menpan-RB yang mewakili pemerintah tadi menyampaikan pandangan akhir dari pemerintah.  Ada dua hal yang disampaikan oleh pemerintah yang sebenarnya secara implisit dari pandangan semua fraksi itu sudah bisa disetujui. Jadi kita sahkan saja Rancangan Undang-Undang ini?.

Saya kira nanti kami di Komisi III dari masing masing Fraksi nanti kita akan mengerucutkan siapa yang memang akan dipilih dan saat ini kondisinya memang belum final.

Kewenangan khusus Otorita IKN bertentangan dengan prinsip Negara Kesatuan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Fraksi PKS menilai kewenangan khusus yang diberikan kepada Otorita IKN berpotensi menjadikan otorita tersebut memiliki kewenangan yang bersifat mutlak yang tidak mengindahkan prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis.

Ketua Panja Pembahasan Revisi UU IKN Junimart Girsang menyampaikan Panitia Kerja (Panja) DPR dan pemerintah menyepakati bersama untuk menyetujui isu pokok perubahan beserta daftar inventarisasi masalah (DIM) dalam RUU IKN di antaranya kluster terkait pertanahan, kluster terkait pengelolaan keuangan, kluster tentang tata ruang, dan kluster tentang jaminan keberlanjutan.

Anggota Komisi V DPR dari Fraksi Partai Gerindra Sudewo disebut turut menerima suap dari paket proyek JGSS-06.