Dikatakan Aisyah, berita acara hasil kolaborasi empat kementerian ini bukan dasar hukum namun acuan pelaksanaan bagi Kementerian, Lembaga, dan pemerintah daerah untuk menyusun kebijakan di bidang transmigrasi sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing.

Hasil perubahan ini akan ditindaklanjuti dengan penyesuaian reviu/NSPK dalam bentuk Permen maupun Juklak/Juknis agar selaras dengan dasar-dasar perubahan PP 3 Tahun 2014 dan ketentuan pembagian urusan pemerintah konkuren

Hasil perubahan ini akan ditindaklanjuti dengan penyesuaian reviu/NSPK dalam bentuk Permen maupun Juklak/Juknis agar selaras dengan dasar-dasar perubahan PP 3 Tahun 2014 dan ketentuan pembagian urusan pemerintah konkuren

Selain itu goals dapat diwujudkan dengan pendekatan metode SMART, target pekerjaan spesifik (specific), dapat terukur (measurable), dapat tercapai (achieveable), sesuai (relevant), dan memiliki batas waktu (timebound).

Dirjen Aisyah yang hadir secara virtual antara lain menyampaikan tentang hak normatif para transmigran sebagaimana tersebut dalam UU Nomor 29 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas UU No 15 tahun 1997 tentang ketransmigrasian.

Transmigrasi itu, kata Aisyah, dibagi dalam tiga jenis yaitu Transmigrasi Umum, Transmigrasi Swakarsa Berbantuan dan Transmigrasi Swakarsa Mandiri

Pagu Anggaran dalam mendukung Food Estate pada Direktorat Perencanaan Perwujudan Kawasan Transmigrasi sebesar Rp5,6 miliar.

Dirjen PPKTrans, Aisyah Gamawati, memimpin Tim Pokja Reformasi Birokrasi Ditjen PPKTrans menyampaikan capaian 8 Area Reformasi Birokrasi yang sudah dilaksanakan selama periode 2020-2021.

Demplot tersebut diharapkan dapat menjadi pilot project untuk desa korporasi pertanian terpadu di lokasi yang termasuk dalam program PEN Ketahanan Pangan.

Fakta tersebut antara lain bisa kita lihat dengan terbentuknya 1.529 Desa definitif, kemudian ada 454 ibu kota kecamatan, kemudian ada 114 ibu kota kabupaten dan bahkan ada 2 ibukota provinsi di Indonesia.