Presiden Mesir, Abdel Fattah el-Sisi telah mendesak Trump untuk mengambil langkah tersebut selama kunjungan 9 April ke Gedung Putih, New York Times melaporkan pada  Selasa, mengutip para pejabat yang mengetahui masalah tersebut.

Rakyat Mesir menyepakati amandemen konstitusi yang dapat membuat Presiden Abdel Fattah el-Sisi tetap menjabat hingga tahun 2030.

Konstitusi Mesir saat ini, yang disahkan pada 2014, memungkinkan presiden untuk mengampu jabatan maksimum dua periode masing-masing empat tahun.

Sebelumnya, Menteri Pertahanan Ahmed Awad Ibn Auf mengumumkan pengunduran dirinya dari dewan di TV pemerintah dan menyebut Abdel Fattah Burhan sebagai penggantinya.

Abdel Fattah yang juga merupakan blogger di antara anak muda Mesir yang memimpin pemberontakan 2011 untuk mengakhiri pemerintahan Presiden Hosni Mubarak selama 30 tahun.

Kantor berita yang terus menerbitkan materi yang menyinggung akan didenda hingga lima juta pound Mesir (sekitar USD298.000).

Dalam sebuah pernyataan, organisasi itu menyerukan masyarakat Mesir melawan komitmen Al-Sisi terhadap ketentuan konstitusi 2014.

Menurut pernyataan yang dikeluarkan oleh kantor al-Sisi pada Kamis, pertemuan baru-baru ini juga membahas cara menghidupkan kembali proses perdamaian Palestina-Israel yang macet.

Menurut Karim Kamal, kepala Persatuan Umum Koptik untuk Tanah Air, sebuah LSM di Mesir, penunjukan Mikhail menunjukkan Mesir telah memasuki "era baru".

Aliansi 25-30, blok dari sejumlah kecil anggota parlemen oposisi, menuntut agar Sisi membatalkan kebijakan yang dapat merugikan kelas bawah dan menengah.