Direktur Eksekutif HRW, Ken Roth mengatakan, warga negara Amerika Serikat (AS) akan dideportasi dari Israel pada Senin (25/11) karena diduga mendukung gerakan Boikot, Divestasi, dan Sanksi (BDS).
Direktur Materi dan Debat BPN Prabowo-Sandi, Sudirman Said, meluruskan klaim keberhasilan pemerintahan Jokowi mengambil alih mayoritas sahan PT Freeport sebagai bagian dari nasionalisme.
BPK harus mengaudit Inalum terkait pembelian 51 persen saham PT Freeport Indonesia. Sebab, pembelian 51 persen saham Freeport hampir sama dengan pembelian saham PT Newmont Nusa Tenggara yang saat ini bermasalah.
Pembelian saham PT Freeport sebesar 51 persen oleh Inalum menuai kontroversi. Sebab, transaksi pembelian saham PT Freeport oleh BUMN bisa menjadi skandal besar bagi pemerintahan Presiden Jokowi.
Divestasi saham PT Freeport Indonesia sebesar 51 persen kepada pemerintah Indonesia melalui PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum) berpotensi merugikan negara. Seperti halnya ketika divestasi saham PT Newmont Nusa Tenggara.
Pemerintah Indonesia melalui PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum) bakal menguasai 51 persen dari saham PT Freeport Indonesia. Saat ini, Inalum belum dipastikan menguasai saham Freeport sebelum melakukan pembayaran.
KPK mengakui kasus divestasi saham PT Newmont Nusa Tenggara yang diduga melibatkan mantan Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) Muhammad Zainul Majdi alias Tuan Guru Badjang (TGB) tinggal sekali ekspos.
KPK masih mendalami terkait adanya info pertemuan antara Tuanku Guru Bajang (TGB) Muhammad Zainul Majdi dengan Direktur Penindakan KPK, Brigjen Firli dalam dalam acara perpisahan Komando Resor Militer 162 di Mataram pada bulan Mei 2018 lalu.
KPK mengaku telah memeriksa Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), Zainul Majdi alias Tuan Guru Bajang (TGB) terkait kasus aliran dana divestasi saham Newmont Nusa Tenggara.
Pemerintahan Presiden Jokowi diminta untuk jujur dan transparan terkait divestasi saham PT Freeport Indonesia sebesar 51 persen. Sebab, jika tidak, pemerintah secara terus menerus melakukan pembohongan kepada rakyat.