Jokowi mengakui bahwa tugas Badan Kependudukan dan Keluarga Berencan Nasional (BKKBN) dalam menjaga kualitas keluarga dan keseimbangan pertumbuhan penduduk tidaklah mudah.

Pemanfaatan data terkini kependudukan ini harus dimaksimalkan agar meningkatkan efektivitas program-program pembangunan yang terkait dengan SDM di Indonesia.

Tahun 2023, Pemerintah akan kenakan tarif data kependudukan

BKKBN Diseminasikan Hasil Kajian Dampak Kependudukan Percepatan Penurunan Stunting.

BKKBN ajak seluruh sekolah gabung sekolah siaga kependudukan

Politikus PAN ini menjelaskan, masalah yang muncul terkait data kependudukan biasanya tidak jauh berbeda dengan pemilu sebelumnya, yaitu bermula dari perekaman kartu tanda penduduk elektronik (KTP-El) dan penerbitan KTP-El di saat ketersediaan blanko terbatas.

Perlu juga segera disosialisasikan kepada masyarakat terkait pentingnya pemutakhiran data kependudukan. 

BKKBN kembali raih penghargaan kependudukan dari PBB setelah 33 tahun.

Behasil terapkan Program KB, Indonesia raih penghargaan kependudukan dari PBB.

Pertama, terkait daftar pemilih tetap (DPT), karena dari setiap pelaksanaan pemilu selalu menjadi masalah. Saat ini sinkronisasi data pemilih antara KPU dan Ditjen Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri berjalan lebih bagus.