Saya rasa tidak ada kebijakan yang tidak sepengetahuan Presiden. Tidak mungkin. Gak mungkin ada menteri yang berani-beranian atau yang mengarang-mengarang kebijakan itu tanpa ada koordinasi atau instruksi dari presiden.

Kontroversi LPG 3kg, Eddy Soeparno Dukung Prabowo Alihkan Subsidi Barang Menjadi Subsidi Langsung

Protes itu sebagai wijud kekecewaan atas kebijakan Bahlil mengenai gas 3 kg yang telah membuat rakyat harus antri untuk mendapatkan gas tersebut. Bahkan ada rakyat yang meninggal.

Kebocoran LPG terbesar itu bukan di warung-warung di pengoplosan kok. Dan aparat penegak hukumlah yang harus merazia tempat-tempat oplosan itu.

Ibarat sebuah kapal, Presiden sebagai kapten yang mempunyai visi misi dan pikiran untuk membawa bangsa ini berlayar melintasi samudra, nyatanya tidak serta merta diikuti para pengikutnya.

Kebijakan Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia mengenai gas LPG 3 Kg membuat polemik dan kegaduhan yang dianggap mempersulit rakyat kecil dan menghilangkan salah satu sumber pendapatan pedagang kecil.

Dan juga mendukung langkah Presiden Prabowo menaikkan kelas pengecer menjadi sub pangkalan, ini menunjukkan keberpihakan pemerintah baik kepada masyarakat yang membutuhkan LPG 3 kg.

Tak sedikit masyarakat yang marah besar karena mereka harus antre berjam-jam hanya untuk mendapatkan satu atau dua tabung gas melon.

Anggota Ombudsman RI, Yeka Hendra Fatika memberikan sejumlah saran kepada pemerintah terkait penyaluran LPG 3 kilogram (kg)