Pemagaran laut ini adalah bentuk pelanggaran nyata terhadap hak nelayan dan masyarakat pesisir. Pemerintah harus segera memastikan legalitas tindakan ini dan mengambil langkah tegas jika terbukti melanggar aturan.

Inisiatif ini mendorong masyarakat di sekitar pelabuhan untuk terus berkembang dan berprestasi, menuju masyarakat pesisir yang mandiri dan tangguh.

Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto mengatakan salah satu alasan dirinya gencar sambangi desa untuk `belanja masalah` untuk mendorong pengembangan potensi desa di Indonesia.

Dari program 100 hari kerja Bakamla yang sudah saya baca mengenai pembentukan relawan penjaga laut Nusantara (Rapala) di wilayah pesisir rawan yang prioritas saya rasa pembentukan Rapala ini perlu dijelaskan mengenai pembagian tugas dan tanggung jawabnya.

BMKG mengingatkan masyarakat yang tinggal dan beraktivitas di pesisir sekitar area.

TNI AL Amankan 24 Pekerja Migran Ilegal di Pesisir Pelintung Dumai 

Wilayah pesisir, laut, dan nelayan ini kerap tak diperhatikan keberadaannya. Padahal, ekosistem laut Indonesia memiliki potensi ekonomi yang besar untuk memberikan penghidupan yang layak bagi masyarakat sekitar.

Masih cukup banyak wilayah-wilayah di sekitar pesisir barat Pandeglang yang masih membutuhkan bantuan air bersih. 

Pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan akibat aktivitas perekonomian di pesisir dan laut, termasuk di dalamnya pengelolaan hasil sedimentasi laut, merupakan hal yang harus menjadi perhatian Pemerintah. Mengingat permasalahan ini sangat berdampak kepada kegiatan perikanan tangkap oleh nelayan, yang pada akhirnya akan berpengaruh kepada kesejahteraan nelayan.

PT Pos Indonesia (Persero) menyalurkan bansos sembako dan Program Keluarga Harapan (PKH) di pesisir Gili Trawangan.