Program kerakyatan sangat baik seperti bansos tunai yang ngotot dia hentikan, akhirnya diperpanjang oleh Kemenko PMK, sekalipun tanpa pernah dibahas bersama Komisi VIII DPR-RI.

Harry Van Sidabukke menyatakan dengan tegas tidak ada kaitan langsung perkara yang disidangkan dengan Juliari.

Keterangan saksi sampai sejauh ini dugaan uang suap tersebut hanya berputar atau sampai di Matheus Joko Santoso (MJS).

Dalam upaya penegakan hukum, pernyataan seperti itu sama sekali tidak produktif.

Ada yang menarik dari sidang lanjutan terkait korupsi bansos Covid-19 mantan Menteri Sosial Jualiari Batubara, yaitu sosok kuasa hukum di persidangan, Abraham Sridjaja seorang pengacara muda yang mendampingi mantan Menteri Sosial Juliari Batubara.

Menurut Maqdir, aliran uang yang diduga berasal dari pengadaan bansos hanya mengalir kepada dua pejabat pembuat komitmen di Kemensos.

Pepen menyatakan soal adanya perintah dari Juliari untuk memotong Rp 10 ribu per-paket bantuan sosial (bansos) sembako. 

Hal itu terungkap melalui keterangan Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial (Dirjen Linjamsos) Kementerian Sosial (Kemensos) Pepen Nazaruddin.

Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, mengingatkan pemerintah untuk memperhatikan penyaluran bantuan sosial (bansos) bagi suku-suku yang tersebar di daerah-daerah terpencil di pelosok negeri. Termasuk juga Suku Anak Dalam yang tinggal di pedalaman hutan di Provinsi Jambi. 

Hal disebutkan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Sosial (Kemensos) Hartono Laras saat menjadi saksi.