Anggota DPR RI dari Fraksi PKS, Hermanto dalam pandangan fraksi menyampaikan, kegagalan pemerintah mencapai target pertumbuhan ekonomi membuktikan rendahnya kemampuan pemerintah untuk memacu di berbagai sektor di dalam perekonomian.

Fraksi PKB meminta kepada pemerintah agar lebih memprioritaskan sektor pertanian, karena sektor ini berkaitan dengan tingkat kemiskinan yang mana jumlah rumah tangga miskin sebagian besar berasal dari karakteristik rumah tangga dengan sumber penghasilan utama rumah tangga sektor pertanian.

Penyerapan Dana Desa per 4 Juli 2022 dari pagu APBN senilai Rp68 triliun yang sudah tersalur ke kas desa mencapai Rp32,1 triliun (47,77 persen).

APBN 2021 defisit Rp775 triliun, utang Rp871 triliun

Tarif listrik orang kaya naik, betulkah ringankan APBN?

Kata Sri Mulyani seluruh BBM seharusnya sudah naik 2 kali lipat

instruksi Presiden sangat baik dan bertujuan agar produksi-produksi dalam negeri terus meningkat, dan perputaran keuangan negara melalui pusat dan daerah terus membaik.

Jangan untuk impor dan yang sifatnya fisik saja. APBN 2023 harus mendorong ekonomi berkualitas, ini momentum baik pasca pandemi Covid-19 dan sesuai arahan Presiden Joko Widodo.

Karena 20 persen itu masih terserap oleh litbang-litbang (penelitian dan pengembangan) dan R&D (research and development) di beberapa kementerian yang ada di Indonesia seperti PU (Kementerian PUPR), Kemendikbud Ristek, Kementerian Perhubungan, Kementerian ESDM, mereka semua mempunyai litbang. Coba kalau ini kita persatukan untuk semua, mencerdaskan kehidupan bangsa ini akan lebih kuat lagi.

Terkait dengan evaluasi pelaksanaan APBN tahun anggaran 2022, Komisi V DPR RI meminta Sekjen, Irjen, Kepala BPSDM dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi untuk melakukan langkah-langkah konkret dalam meningkatkan penyerapan anggaran sesuai target penyerapan tahun anggaran 2022.