Menurut saya tindakan ini tidak bisa dibenarkan karena sudah melanggar hak-hak pribadi seorang anak dan ini malah jumlahnya sangat banyak sekali.

Jadi diplomasi harus berjalan. Presiden Prabowo memiliki timeline atau konsep yang jelas. Mengapa kita berada di BOP dan kenapa kita harus tetap berada di BOP.

Jangan sampai lembaga etik justru menimbulkan kegaduhan institusi. Kearifan dan kebijaksanaan itu penting demi menjaga marwah Mahkamah Konstitusi.

Jangan sampai kita hanya mengganti orang, tetapi tidak mengganti arah dan paradigma pengawasan.

Kami berharap hal ini tidak terjadi karena tentu saja individu seorang anak dipermalukan sedemikain rupa.

Kita harus kembali pada sistem ketatanegaraan kita yang menganut pemisahan kekuasaan. DPR berada di wilayah legislatif, sedangkan MK di wilayah yudikatif.

Permintaan tersebut bukan hanya kurang tepat dan salah kamar, tetapi juga berpotensi mendistorsi MK itu sendiri dari dalam.

Di tahun 2026, kita tidak lagi bicara tentang masa depan digital, melainkan bagaimana kita bertahan dan memimpin di dalamnya.

Penjatuhan hukuman harus mempertimbangkan motif, tujuan pidana, dan sikap batin pelaku tindak pidana.

Alhamdulillah Pak Prabowo dilantik menjadi Presiden. Ini kesempatan kami, ini (kesejahteraan guru) harus kami tindak lanjuti.