Kalangan dewan mendukung rencana pemerintah yang akan menerapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat atau PPKM Mikro darurat yang disebut-sebut akan berlaku untuk seluruh wilayah Jawa dan Bali.

segera mengambil kebijakan emergency dengan pengetatan dan pembatasan mobilitas

Fadel mengatakan pilihan pemerintah terhadap Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM), sebagai sesuatu yang tepat.

Persyaratan masker telah menjadi salah satu dari sedikit pembatasan sosial yang tersisa karena upaya vaksinasi cepat Israel menekan kasus.

Selain pembatasan kehadiran, penyesuaian juga dilakukan terhadap jam kerja pegawai yang bekerja di kantor. 

Kalangan dewan mendukung penuh kebijakan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian soal penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Mikro.

Bagi anggota Komisi IX DPR RI, Netty Prasetiyani Aher, PPKM Mikro terbukti tidak efektif menahan mobilitas masyarakat. Pemerintah, sebaiknya segera memberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

Gubernur DKI Anies Baswedan minta jalur penyekatan titik pembatasan diperluas.

Pemerintah melalui Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI mengumumkan perpanjangan masa pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM berskala mikro. Pengetatan PPKM mikro kali ini berlaku mulai 22 Juni 2021 hingga dua pekan ke depan.

Polda Metro Jaya tidak menutup kemungkinan mempercepat pembatasan mobilitas sampai jam 8 malam.