Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek), Nadiem Anwar Makarim, menyebut bahwa disrupsi teknologi ikut mempengaruhi dunia pendidikan.
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy berharap libur Natal dan Tahun Baru (Nataru), tidak menjadi klaster baru Covid-19.
Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Anwar Makarim menjanjikan berbagai macam program bagi para guru pada tahun depan.
Plt Dirjen Diktiristek Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemdikbudristek), Nizam, meminta pimpinan Perguruan Tinggi Negeri Badan Layanan Umum (PTN-BLU) untuk melakukan akselerasi kinerja dan daya serap anggaran PTN-BLU.
Pengumuman tersebut tertera dalam Surat Keputusan Menteri Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 494/E/O/2021 tentang izin pembukaan Program studi Doktor Pendidikan Bahasa Indonesia, yang diserahkan langsung oleh Ketua LLDIKTI Wilayah III, Agus Setyo Budi, kepada Rektor Uhamka, Gunawan Suryoputro, dan didampingi oleh Badan Pembina Harian Uhamka.
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemdikbudristek) kembali menyalurkan bantuan kuota data internet kepada 21,29 juta pendidik dan peserta didik di periode November 2021.
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy meninjau pelaksanaan vaksinasi Covid-19 di Puskesmas Twano, Kelurahan Entrop, Distrik Jayapura Selatan Kota Jayapura, Papua, pada Sabtu (13/11).
Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemdikbudristek) memantau implementasi program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) di sejumlah daerah.
Korsel bisa maju dengan mengedepankan budayanya. Mereka menyaring budaya asing dan dilarutkan dalam kebudayaannya dan di saat yang bersamaan mereka memperkuat nilai-nilai kebangsaannya.
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengatakan bahwa di periode kedua kepemimpinan Presiden Jokowi, mestinya jumlah pendidikan vokasi di level pendidikan tinggi diperbanyak.