Ketua DPR RI Puan Maharani kembali mendesak Pemerintah untuk memprioritaskan penerbitan aturan pelaksana sebagai implementasi atas Undang-Undang No 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS).

Itu kan agak dalam tanda kutip penghinaan terhadap DPR dan presiden. Kan pembentuk undang-undang itu DPR dan presiden.

Dengan kondisi tersebut, kondisi ini, ini publik bisa mengambil kesimpulan yang kurang tepat, di mana OJK terdekat mendahulukan realisasi anggaran remunerasi dibanding kinerja-kinerja sebagaimana yang diamanatkan dalam undang-undang.

Dengan demikian, masa jabatan pimpinan KPK yang sebelumnya empat tahun dalam Pasal 34 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK, menjadi lima tahun

Pemerintah harus patuh pada perintah Undang-Undang bukan malah sebaliknya Undang-Undang ditafsirkan sesuai maunya Pemerintah. Ini akan jadi preseden buruk dalam penyelenggaraan negara.

Pergerakan Advokat Indonesia berencana membuat penggalangan dukungan masyarakat sipil untuk mendorong pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset.

Bareskrim Polri undang pihak penyedia penjualan jasa tiket resmi konser Coldplay yang harganya melambung dan viral.

Gus Imin: Semua Percaya Desa Mampu Kelola Anggaran dengan Baik

Sebagai penjabaran dari undang-undang nomor 7 2017 KPU melalui PKPU 10/2023 telah mengeluarkan peraturan sebagaimana tertera di dalam pasal 8 ayat 2 Oleh sebab itu Fraksi Partai Golkar tetap mendukung affirmative action kuota perempuan 30 persen.

Ketua DPR RI Puan Maharani memastikan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT) tak bakal tumpang tindih dengan aturan lain.