KPK menduga kuat mantan Bupati Purwakarta itu mengetahui aliran uang banprov Kabupaten Indramayu digunakan untuk kepentingan pihak-pihak terkait.

Politikus Partai Golkar itu akan diperiksa untuk melengkapi berkas perkara tersangka Ade Barkah Surahman selaku mantan Anggota DPRD Jawa Barat.

Selanjutnya jawaban Wakil Gubernur tersebut akan dibahas oleh Alat Kelengkapan DPRD Provinsi DKI Jakarta bersama eksekutif.

Batas-batas yang dimaksud sejatinya telah dituangkan di dalam Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 11 Tahun 1992 tentang Penunjukan dan Penetapan Wilayah Usaha Perusahaan Perseroan (Persero) PT KBN.

KPK menduga terdapat pihak lain yang kecipratan aliran uang panas tersebut, selain dua legislator yang telah berstatus tersangka.

Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta Abdul Aziz mengatakan, untuk menjamin stabilitas harga dua unit kerja tersebut wajib rajin turun ke lapangan.

Pemprov DKI, lanjut Ida, melalui Dinas Pertamanan dan Hutan Kota segera menginventarisir dan membuka lahan-lahan baru yang diperlukan dalam upaya perluasan fasilitas krematorium gratis bagi Jenazah pasien Covid-19.

Mereka bakal diperiksa penyidik sebagai saksi kasus dugaan suap pengurusan dana bantuan provinsi (banprov) kepada Kabupaten Indramayu Tahun Anggaran 2017-2019.

Legislator PDI Perjuangan Junimart Girsang mengajak seluruh wakil rakyat di DPR RI maupun di DPRD serta para Menteri, Dirjen dan Kepala Daerah menyisihkan 50 persen gajinya, untuk membantu masyarakat terdampak Covid-19.

Tingkat ketersedian lahan pemakaman di DKI Jakarta sudah di atas 95% bahkan hampir menyentuh angka 100%.