Kita mendesak Pemerintah untuk melaksanakan pengawasan dan pembinaan terhadap pengelolaan PLTP di seluruh Indonesia agar keselamatan pekerja, masyarakat dan lingkungan dapat terlaksana dengan baik.

"Dengan adanya simbara maka pengawasan kepatuhan terhadap DMO oleh badan usaha dapat dilakukan secara lebih maksimal dan sekaligus menertibkan perdagangan mineral dan batubara ilegal oleh pelaku usaha, baik sebagai produsen maupun pedagang perantara yang dapat mengakibatkan kebocoran terhadap penerimaan negara"

"Munculnya konflik Rusia-Ukraina berdampak besar pada pasokan minyak mentah global. Pasar mulai khawatir ketegangan ini akan membuat kelangkaan dan terjadinya gangguan distribusi"

"Menggunakan PJU-TS akan terjadi efisiensi untuk anggaran pembayaran listrik karena tidak memerlukan pembayaran"

"Konflik ketegangan geopolitik yang terjadi di Eropa Timur antara Rusia dan Ukraina menyebabkan ketidakpastian pada pasokan"

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo bergerak cepat merespons naiknya harga elpiji nonsubsidi di Jateng. Dia langsung menginstruksikan Dinas ESDM Provinsi Jawa Tengah untuk berkoordinasi dengan Pertamina.

Melalui MoU ini kedua negara dapat bertukar informasi dan sumber daya manusia di sektor critical minerals serta mendukung kerja sama proyek antarsektor swasta 

Dirjen Penegakan Hukum ESDM ini nantinya akan memantau pelaksanaan kegiatan tambang agar tidak menyalahi aturan yang berlaku dan mengevaluasi kegiatan penambangan.

Pemerintah jangan memudahkan berbagai permohonan perizinan yang masuk sekedar untuk mengejar jumlah investasi di sektor pertambangan namun berujung pada masalah keamanan dan ketentraman masyarakat dan lingkungannya. Lebih baik ketat dan akurat di hulu dalam proses perizinan daripada menuai kontroversi di hilir pada saat implementasinya, apalagi sampai menimbulkan korban jiwa