Ketua umum IBI Pusat Emi Nurjasmi meminta perlindungan pemerintah terhadap tenaga kesehatan yang bertugas di daerah konflik

Anggota Komisi XI DPR RI Fraksi PDI Perjuangan Eriko Sotarduga berharap, Dewan Komisioner OJK terpilih periode 2022-2027 dapat memberikan perlindungan kepada masyarakat dari investasi ilegal yang marak belakangan ini.

Pemimpin OJK terpilih harus berkomitmen untuk segera menyelesaikan kasus-kasus yang terus mengikis kepercayaan publik. Bersamaan itu, OJK perlu terus meningkatkan aspek perlindungan konsumen untuk menjamin kepercayaan masyarakat.

Kekayaaan alam Indonesia termasuk perikanan, harus dikelola negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Kalau ada nelayan kecil tradisional yang merasa terancam penghidupannya karena adanya regulasi baru, negara harus hadir dan menjamin perlindungan terhadap mata pencaharian para nelayan kita.

Dorongan masyarakat untuk segera mendapat perlindungan dari ancaman tindak kekerasan seksual harus disikapi dengan langkah bijak lewat upaya segera merealisasikan undang-undang yang mampu menjawab keinginan publik itu.

UU Perlindungan Data Pribadi 

Ida Fauziyah menjelaskan metode Omnibus Law yang memuat kebijakan pengupahan memberikan kepastian bagi investor untuk berinvestasi di Indonesia, jaminan kepastian perlindungan hak bagi pekerja, serta menciptakan perluasan kesempatan kerja.

Komite III DPD RI berkewajiban untuk memastikan bahwa pengundangan RUU TPKS mampu mengatasi berbagai permasalahan terkait penanganan kekerasan seksual yang selama ini sangat lemah dan belum berperspektif pada perlindungan korban.

"Kita menjaga supaya masalah kemiskinan, masalah sosial itu tidak terlalu jatuh, maka harus kita siapkan melalui upaya-upaya perlindungan sosial"

Kajian internal Fraksi PKS menemukan pelanggaran undang-undang atas kisruh minyak goreng, antara lain pelanggaran atas sejumlah pasal dalam UU Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan, UU Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, dan UU Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.