DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menyampaikan sikap atas bencana Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) di Kalimantan Tengah dan Riau. Hal itu mengingat luasnya lahan yang terbakar dan banyaknya korban yang ditimbulkan akibat bencana ini.

Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Bangsa (DPP PKB) mengajak masyarakat untuk berhenti saling tuduh dan saling menyalahkan atas bencana Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) di Kalimantan Tengah dan Riau.

Buruknya kualitas udara di wilayah terdampak Karhutla mengakibatkan banyak warga terserang infeksi saluran pernapasan akut (ISPA). 

Wakil Ketua Komisi III DPR RI Desmond Junaedi Mahesa menilai Polda Kalimantan Tengah selalu menyuguhkan peragaan berkesan. Salah satunya peragaan pemadaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla) oleh personel Polda Kalteng.

Status itu tidak kaku,  tetapi fleksibel. Artinya status ini bisa berubah setiap waktu melihat kondisi dan perkembangan di lapangan

Kemudian dari hasil pemantauan itu, akan disampaikan dan dikoordinasikan ke Satgas Penanggulangan Karhutla Riau untuk kemudian ditindaklanjuti.

Panja Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) berencana akan mengkonfrontir pejabat dan mantan Kapolda Riau terkait keputusan penghentian penyidikan (SP3) terhadap 15 perusahaan.

Adapun fokus mobilisasi sumberdaya dalam rangka pencegahan dan penanggulangan bencana asap akibat Karhutla di Kalbar adalah pada desa-desa.