Yaqut bakal diperiksa dalam kapasitasnya sebagai tersangka dugaan korupsi kuota haji.

Pemanggilan itu setelah KPK memenangkan praperadilan melawat Yaqut di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat. Purusan Praperadilan dibacakan hari ini, Rabu (11/3)

Hakim menyatakan penetapan Yaqut Cholil sebagai tersangka dugaan korupsi kuota haji tahun 2023-2024 oleh KPK adalah sah secara hukum.

Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan akan membacakan putusan sidang Praperadilan yang diajukan oleh mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qouma pada hari ini.

Pernyataan itu disampaikan Yaqut usai menghadiri sidang praperadilan dengan agenda penyerahan kesimpulan dari para pihak di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Dalam sidang hari ini, Yaqut Cholil hadir secara langsung bersama tim kuasa hukum dan simpatisannya

Yaqut adalah tersangka kasus dugaan korupsi kuota haji tambahan tahun 2023-2024 oleh Kementerian Agama yang merugikan keuangan negara sebesar Rp622 miliar.

Hal itu disampaikan Biro Hukum KPK saat membacakan jawaban atas permohonan Praperadilan di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan.

KPK menegaskan prinsip Hifzu an Nafs untuk menjaga keselamatan jiwa jemaah karena keterbatasan tempat sebagaimana disampaikan Yaqut tidak sinkron.

Penundaan persidangan tersebut karena Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) selaku termohon tidak hadir dalam persidangan hari ini.