Golkar menyerahkan sesuai aturan undang-undang saja. Pengganti Pak Adies digantikan oleh peroleh suara terbanyak berikutnya.

Selanjutnya DPR RI akan mengirim surat resmi kepada Presiden Republik Indonesia untuk diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Undang-Undang Hukum Acara Perdata, ya, menjadi usul inisiatif DPR dan akan berproses sebagaimana ketentuan undang-undang yang berlaku.

Presiden Prabowo Subianto mencabut izin 28 perusahaan yang terbukti melanggar peraturan terkait pemanfaatan kawasan hutan serta hasil hutan

Melalui Putusan Nomor 145/PUU-XXIII/2025, perlindungan terhadap wartawan bertujuan memberikan kepastian hukum sekaligus mencegah kriminalisasi kerja jurnalistik

Ketua MK Suhartoyo menyatakan frasa "perlindungan hukum" dalam norma Pasal 8 UU pers bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 194

Sampai sejauh ini sih kan belum ada pembahasan soal terkait soal Pilkada itu dan kami di DPR kan terbuka. Semua opsi kan harus dibicarakan.

Itu (pilkada) diaturnya di Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 yang belum ada penugasannya (terkait revisi) kepada siapa pun di DPR ini.

Pembahasan Rancangan Undang-Undang tidak selalu dapat diselesaikan dalam waktu singkat.

Indonesia resmi mengacu pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru per 1 Januari 2026.