Kasus kuota impor kembali menuai sorotan. Bahkan, ada dugaan mantan terpidana kasus korupsi kuota impor daging kembali bermain di sektor yang sama dalam mengatur kuota ikan di Kementerian KKP.

Jika dalam 2024 KKP berhasil mendapatkan PNBP sebesar Rp 2,4 triliun, nah pada 2025 dalam sektor kelautan dan perikanan kira-kira sudah ada target berapa?

Mohon izin Ibu Ketua (Ketua Komisi IV DPR Titik Hediati Hariyadi) bukan maksud ingin mengulang, tapi ini harus disampaikan, sedari awal kasus ini memang tidak masuk di akal, tidak masuk di akal karena KKP sibuk mendeteksi ikan dan kapal, luput mendeteksi pagar laut yang panjangnya 30,6 Km. Kalau minjam istilah Ibu Ketua itu setengah tol jagorawi

Artinya, ini ada satu tindak kejahatan yang direncanakan dan ini mengandung unsur kerugian ekonomi negara, kalau boleh saya masuk lebih dalam ada UU Nomor 7 Tahun 1955 itu ada sanksi yang terkait tindak pidana kejahatan ekonomi, saya rasa ini juga bisa masuk oleh karena itu saya minta keseriusan Pak Menteri jangan hanya berhenti di sini.

Dia (Menteri Sakti Wahyu) membuat pernyataan ketika melakukan penyegelan, itu di tanggal 9 Januari 2025, dia mengatakan akan menemukan atau mengungkapkan pelakunya dalam rentang waktu 20 hari. Berarti kalau 20 hari, berarti tanggal 29 Januari 2025.

Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Hariyadi alias Titiek Soeharto menyatakan bahwa Komisi IV akan memanggil Kementerian KKP untuk membahas kelanjutan investigasi terkait pagar laut di Tangerang.

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menyiapkan kegiatan strategis bedah unit pengolah ikan (UPI) skala mikro kecil, guna mendukung program prioritas swasembada pangan, hilirisasi dan makan bergizi gratis.

Kami Komisi IV DPR apresiasi KKP sudah mengambil langkah tegas. Kami sudah membahas di internal Komisi IV, dan begitu masa sidang dibuka, kami akan segera melakukan kunjungan spesifik.

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) berkomitmen mengembangkan standar produk perikanan, usai meraih penghargaan Herudi Technical Committee Award (HTCA) 2024 yang diselenggarakan oleh Badan Standarisasi Nasional (BSN).

Kemendes PDT Gandeng KKP Kembangkan Potensi Perikanan Desa