Pemerintahan Presiden Jokowi dinilai selalu nampak canggih dalam menciptakan sebuah fiksi guna menciptakan legitimasi dan pembenaran. Dimana, cerita fiksi tersebut ingin menegaskan sebagai satu-satunya kebenaran.

Keberadaan Pansus Hak Angket Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) krisi legitimasi politik. Pasalnya, empat fraksi di DPR tidak masuk dalam Pansus Angket KPK.

Sejumlah faktor menjadi penyebab lahirnya radikalisme. Teks keagamaan menjadi salah satu legitimasi yang dipakai kaum radikal untuk sebuah gerakan ekstrimisme.

Banyak isu praktik monopoli di berbagai sektor ekonomi yang bertujuan perang dagang dan meminta legitimasi KPPU.