Ini harus menjadi pelajaran. Pemerintah perlu mempercepat langkah, karena kondisi global saat ini menuntut ketahanan pangan yang kuat.

Komisi XI DPR RI mengapresiasi kinerja Kementerian Keuangan dalam menjaga capaian pendapatan negara pada Triwulan I Tahun Anggaran 2026.

Narasi yang dinilai tidak lagi sebatas kritik, melainkan mengarah pada upaya delegitimasi terhadap pemerintahan yang sah.

Anggota Komisi IV DPR RI Sumail Abdullah menyoroti keputusan pemerintah mencabut izin konsesi kawasan hutan PT Papua Lestari Abadi.

Komisi III DPR meminta pemerintah menertibkan peredaran air keras di pasaran.

Komisi V DPR mendesak Pemerintah Indonesia untuk segera mengambil langkah revolusioner dalam membenahi sistem transportasi publik nasional.

Pemerintah akan melakukan uji coba kembali sistem pembayaran jalan tol nir henti nir sentuh atau multi lane free flow (MLFF)

Pemerintah Malaysia mengklarifikasi kebijakan bekerja dari rumah (work from home/WFH) bagi pegawai negeri sipil (PNS), selama perang di Timur Tengah berlangsung

Sudah saatnya pemerintah serius menyiapkan pelabuhan alternatif dari dan menuju Bali. Tidak bisa terus bertumpu pada satu jalur saja.

Anggota Komisi VI DPR RI Mufti Anam mengingatkan agar pemerintah tidak menjadi PHP kepada rakyat dalam kebijakan energi terkait harga BBM.