Kementerian Pertanian memiliki sumber daya, pengetahuan, dan keahlian khusus dalam bidang pertanian yang sangat diperlukan untuk mengelola Food Estate secara efektif.

Pemerintah jangan mau dipermainkan Vale dan terlihat lemah. Sudah saham Pemerintah kurang dari 51 persen,  tidak menjadi pengendali operasional dan finansial, kini harga sahamnya tetap ditahan tinggi, sehingga rencana divestasi molor dari jadwal.

Kita ingin good and clean governance di sektor pertambangan ini dapat dijalankan dengan baik. Karena itu aparat kepolisian dan KPK harus serius menuntaskan perkara ini. Jangan sampai urusan pengelolaan sumber daya alam nasional dikuasai disalagunakan oleh segelintir elit.

Orang mengenal coklat itu Belgia, padahal coklatnya dari Sulawesi Barat. Kita termakan branding orang, bukan branding kita sendiri. Nah, Indonesia ini punya dana abadi kebudayaan. Nah, (membangun jalur rempah Indonesia) itu bisa dialokasikan dalam konteks besar. Jangan sporadis, justru harus besar dalam proses ini.

Menteri Perindustrian harus buktikan pernyataannya yang akan menindak tegas perusahaan smelter tersebut. Jangan sampai janji itu menjadi sekedar pernyataan yang bersifat basa-basi. Lalu semua kesalahan hanya ditimpakan kepada pekerja yang dianggap lalai dalam menjalankan SOP.

Saya ragu Pemerintah melalui Kementerian Tenaga Kerja dan Kementerian Perindustrian melakukan audit ini. Sebab hingga pekan kedua pasca terjadi ledakan tungku smelter PT. ITSS ini belum ada kabar apapun yang disampaikan Pemerintah. Sementara di Kepolisian kasus ini sudah masuk ke tahap penyidikan.

Proses pemeriksaan di Kepolisian dan Kementerian harus berjalan secara bersamaan, agar diketahui penyebab sebenarnya kecelakaan yang menelan 21 korban jiwa dan 30 korban luka yang hingga kini dirawat di rumah sakit.

Pada tahun 2024, anggaran untuk infrastruktur dasar IKN ditambah lebih besar besar, ditargetkan mencapai Rp 40,6 triliun, sehingga totalnya dengan tahun 2023 akan mencapai Rp 68 triliun. Oleh karena itu, saya menilai bahwa nominal pagu ini tidak konsisten dengan apa yang disampaikan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dalam Rapat Kerja dengan Komisi V DPR RI pada 20 November 2023.