Pada tahun 2024, anggaran untuk infrastruktur dasar IKN ditambah lebih besar besar, ditargetkan mencapai Rp 40,6 triliun, sehingga totalnya dengan tahun 2023 akan mencapai Rp 68 triliun. Oleh karena itu, saya menilai bahwa nominal pagu ini tidak konsisten dengan apa yang disampaikan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dalam Rapat Kerja dengan Komisi V DPR RI pada 20 November 2023.

Anggaran Rp26 triliun itu hanya memenuhi sepertiga dari kebutuhan kuota pupuk subsidi nasional yang mencapai Rp70 triliun. Ini jelas tidak cukup.

Selama ini karena distribusi gas melon 3 kg bersifat terbuka maka siapa saja dapat membeli dan dengan jumlah yang tidak diketahui. Karenanya berpotensi besar terjadi penyimpangan.

Penyelidikan harus dilakukan transparan dan apa adanya. Jangan ada hal yang ditutup-tutupi. Jika memang ada unsur kelalaian dalam aspek penerapan K3, maka harus diproses secara hukum.

Saya memberikan catatan penting bagi KPK, sebagai lembaga penegakan hukum, yakni mengevaluasi internalnya secara merinci dan terstruktur. Karena KPK ini lembaga yang besar dan punya banyak kewenangan.

Tepat satu tahun ledakan smelter PT. GNI ini telah menewaskan 2 orang pekerja dan sekarang terjadi lagi.

Pertama, konsistensi PKS dalam menjalankan peran oposisi dan menyuarakan aspirasi rakyat. Kedua, suara lantang PKS di DPR dalam menolak berbagai kebijakan pemerintah yang tidak berpihak kepada rakyat. Ketiga, dukungan PKS kepada Anies Baswedan yang semakin meningkat.

Kasus ledakan smelter PT. ITTS di Kawasan IMIP yang sampai hari ini mencapai 18 orang korban tewas adalah kasus terbesar dalam sejarah pengoperasian smelter nasional. Kalau tidak ada tindakan korektif dari Pemerintah kita khawatir, smelter ini akan menjadi mesin pembunuh para pekerja kita.