Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun, memimpin Rapat Kerja Komisi XI DPR RI dengan Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (DK OJK) Mahendra Siregar terkait pengantar RKA OJK Tahun Anggaran 2026.

Ketua DPR RI Puan Maharani memimpin pertemuan antara pimpinan DPR dengan pimpinan-pimpinan fraksi partai politik yang ada di DPR.

Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Aria Bima, mengungkapkan Komisi II menyetujui tambahan anggaran Kemendagri dan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Tahun Anggaran (TA) 2026 untuk sejumlah program.

Maka pimpinan Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai NasDem mengalami perubahan dari yang semula saudara Ahmad Sahroni A-381, digantikan Rusdi Masse Mappasessu A-424.

Anggota DPR yang dinyatakan nonaktif semestinya berkonsekuensi logis, tidak menerima gaji dan termasuk segala bentuk tunjangan.

Ahmadi Noor Supit bakal diperiksa sebagai saksi dalam kapasitasnya sebagai wiraswasta/mantan Ketua Badan Anggaran DPR RI Tahun 2015.

Fraksi Partai NasDem DPR RI meminta penghentian sementara gaji, tunjangan, dan seluruh fasilitas bagi yang bersangkutan, yang kini berstatus nonaktif, sebagai bagian dari penegakan mekanisme dan integritas partai.

Agar hasil penyelidikan mendapat legitimasi kuat, Fraksi NasDem mendorong tim investigasi melibatkan unsur penegak hukum, lembaga independen, serta keterwakilan masyarakat. Dengan demikian, proses investigasi akan lebih dipercaya publik dan terhindar dari bias kepentingan.

Ketua Komisi I DPR RI Utut Adianto menegaskan bahwa seluruh pihak harus menjaga persatuan dan kesatuan bangsa di tengah dinamika nasional yang berkembang.

KPK memanggil Ketua Umum Kesatuan Travel Haji Umrah Indonesia (Kesthuri) Asrul Aziz Taba dan staf keuangan Asosiasi Mutiara Haji Achmad Ruhyadin.