Sebaiknya menjelang akhir Pemerintahannya, rezim Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak mengambil kebijakan strategis yang merugikan rakyat banyak. Karena, kebijakan penghapusan Solar dan Pertalite, yang jelas-jelas merupakan dua jenis BBM yang disubsidi negara, secara langsung akan memukul daya beli rakyat.

Hal itu boleh dilakukan presiden selama berpedoman pada aturan kampanye dan tidak menggunakan fasilitas negara.

Menurut pengamat, neo orba dimaknai sebagai karakter orde baru yang otoritarian dan militerisme. Karakter ini sengaja dimunculkan untuk kepentingan Pilpres 2024.

Istilah neo orba (orde baru) marak di kalangan akademisi dan politisi usai Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan permohonan batas usia capres-cawapres.

Tambang ilegal ini ada dua kategori, ada tambang ilegal besar dan tambang ilegal rakyat. Tambang ilegal besar ini harus ditindak tegas karena biasanya ada pembeking. Mereka melanggar hukum karena kesengajaan dan keserakahan.

Anies Baswedan Minta Jokowi Beri Sanksi Menteri yang Tidak Netral

Bukti-bukti menunjukkan, bahwa Anwar Usman, Gibran Rakabuming Raka, Iriana dan Joko Widodo telah melanggar Pasal 5 angka 4 yang menyatakan: `Setiap Penyelenggara Negara berkewajiban untuk tidak melakukan perbuatan korupsi, kolusi, dan nepotisme`.

Sejak November 2019 hingga Oktober 2023, setidaknya ada 79 peristiwa pelanggaran HAM yang dilakukan berbagai pihak, terkait dengan Proyek Strategis Nasional (PSN).