Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta, Ahmad Moetaba mengingatkan pemerintah agar memikirkan dampak atas kebijakan tersebut

Kebijakan terbaru ini diterapkan menyikapi banyak keterlambatan finalisasi finalisasi penginputan PDSS, yang viral di media sosial akhir-akhir ini.

Ya, jadi saya dapatkan informasi soal (menteri) yang tidak seirama. Ya, saya tidak tahu apakah evaluasinya itu sampai dengan reshuffle atau cukup dengan teguran, `kan Presiden mempunyai kebijakan.

Pemerintah akan menerapkan ijazah elektronik dan cetak mandiri mulai tahun ini. Kebijakan tersebut mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2024 tentang Ijazah Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah.

Saya rasa tidak ada kebijakan yang tidak sepengetahuan Presiden. Tidak mungkin. Gak mungkin ada menteri yang berani-beranian atau yang mengarang-mengarang kebijakan itu tanpa ada koordinasi atau instruksi dari presiden.

Ekspansi 20 juta hektar lahan sawit dengan alasan kemandirian pangan dan energi, justru memperburuk krisis sosial dan lingkungan.

Protes itu sebagai wijud kekecewaan atas kebijakan Bahlil mengenai gas 3 kg yang telah membuat rakyat harus antri untuk mendapatkan gas tersebut. Bahkan ada rakyat yang meninggal.

Kan kalau evaluasi periodik itu dalam satu periode bisa ada 10, 15, 20 kebijakannya periodesasi evaluasi per 100 hari misalnya. Per 200 hari atau per tahun atau apa. Kalau menurut gua per kebijakan aja dievaluasi. Jadi lebih pendek gitu lo.

Kebijakan Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia mengenai gas LPG 3 Kg membuat polemik dan kegaduhan yang dianggap mempersulit rakyat kecil dan menghilangkan salah satu sumber pendapatan pedagang kecil.

Menteri ESDM Bahlil Dahadalia disebut telah menghancurkan citra Presiden Prabowo Subianto terkait kebijakan yang mengakibatkan kelangkaan liquified petroleum gas (elpiji) atau LPG 3 Kg.