Apabila eks Kapolres Bima tersebut terbukti melakukan tindak pidana, maka sudah sepatutnya dijatuhi hukuman lebih berat dibanding pelaku pidana biasa.

Harapannya, pemerintah dapat memanfaatkan momentum ini untuk mempertegas posisi Indonesia sebagai bangsa yang konsisten memperjuangkan perdamaian.

kehadiran dalam forum Board of Peace harus dilihat sebagai peluang untuk memperkuat peran aktif kita dalam mendorong perdamaian dunia, sesuai amanat konstitusi.

Keluarga harus menjadi benteng pertama, dan lingkungan harus saling menjaga.

Jika memang ada unsur pidana, proses hingga persidangan harus dijalankan demi memberikan efek jera dan keadilan bagi korban.

Menurut saya tindakan ini tidak bisa dibenarkan karena sudah melanggar hak-hak pribadi seorang anak dan ini malah jumlahnya sangat banyak sekali.

Jadi diplomasi harus berjalan. Presiden Prabowo memiliki timeline atau konsep yang jelas. Mengapa kita berada di BOP dan kenapa kita harus tetap berada di BOP.

Jangan sampai lembaga etik justru menimbulkan kegaduhan institusi. Kearifan dan kebijaksanaan itu penting demi menjaga marwah Mahkamah Konstitusi.

Kita harus menghargai itu dan tentu ketika DPR RI memilih suatu hasil, memilih seseorang maka posisi itu tentu sudah ada provider dahulu melalui prosedur.

Jangan sampai kita hanya mengganti orang, tetapi tidak mengganti arah dan paradigma pengawasan.