Dorongan itu disampaikan KPK menanggapi temuan uamg tunai sejumlah Rp920 miliar dari rumah Zarof Ricar.

Jadi gini loh, jangan sekarang disimpulkan bahwa DPR menolak RUU Perampasan Aset atau menerima perampasan aset, kita ini lagi konsolidasi sedang mencari tahu mana undang-undang yang perlu.

Bahwa regulasi di Indonesia ini terlalu banyak, undang-undangnya terlalu over, kemudian soal monitoring legislasi juga tak berjalan.

Tarik Pasukan dan Percepat Urusan Visa, India-China Sepakati Pakta Perbatasan Baru

Umumkan Penjualan Senjata ke Taiwan Usai Latihan Perang China, AS Klaim Terikat Hukum

Trump dan Vance Dikabarkan Jadi Sasaran Peretas, Kedubes China Bantah Terlibat

Khawatirkan Senjata Hipersonik China, Angkatan Laut AS Persenjatai Kapal dengan Rudal Patriot

Ini adalah bagian penting dari demokrasi kita. Setiap rancangan undang-undang yang sedang dibahas harus mempertimbangkan pandangan dan kepentingan masyarakat. Oleh karena itu, masyarakat akan dilibatkan dalam pembahasan RUU agar aspirasi mereka bisa masuk dalam keputusan-keputusan penting yang dibuat DPR.

Harapannya nanti undang-undang yang dihasilkan oleh DPR RI ini ke depan itu mampu mengakselerasi Indonesia emas 2045 sehingga kita bisa memperbaikinya secara sistematis.

AS Tuding Rusia, Iran, dan Tiongkok Ingin Pecah Belah Warga Amerika sebelum Pilpres