Keputusan pemerintah untuk mengimpor beras sangat kontraproduktif dengan rencana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), bahkan bertolak belakang dengan Program Strategis Nasional (PSN) Food Estate yang pernah digaungkan Presiden Joko Widodo. 

Kalangan dewan mengingatkan pemerintah pusat secara khusus dalam hal ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta Kementerian Sosial tentang pentingnya sebuah Undang-Undang (UU) yang mengatur tentang pemberian jaminan pemenuhan kebutuhan psikologi termasuk dalam hal kesehatan psikis. 

Kalangan dewan meminta kadar pencemaran yang terjadi di beberapa wilayah di Indonesia dapat segera diminimalisir. 

Menteri Perdagangan M Lutfi siap mundur dari jabatannya apabila keputusan mengenai impor 1 juta ton beras salah.  

Kalangan dewan meminta Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR/BPN) untuk mempertimbangkan kembali keputusan tentang penerapan sertifikat tanah elektronik. 

Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti menyoroti keluhan para petani di Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur (NTT) soal ketersediaan pupuk bersubsidi. 

Potensi besar ekonomi syariah  harus dimanfaatkan untuk menggerakkan perekonomian nasional. 

Menteri Sosial, Tri Rismaharini mengungkapkan bahwa pihaknya membuat layanan konsultasi 24 jam di Surabaya. 

Kalangan dewan angkat bicara menanggapi rencana pemerintah yang akan membentuk Holding BUMN Ultra Mikro yang masih belum diterima semua pihak. 

Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti mengapresiasi peluncuran perdana rute Kupang - Alor di Bandara Kabir Pantar, Kabupaten Alor, Nusa Tenggara Timur (NTT).