Dalam melaksanakan fungsi legislasi, DPR RI bersama Pemerintah, memiliki tanggungjawab bersama dalam membentuk UU untuk memenuhi kebutuhan legislasi nasional.

Menarik apa yang disampaikan Pak Prabowo terkait dengan mereka berusaha di sini, menjadi korporat besar di sini, lalu uangnya mereka bawa ke luar negeri. Itu terjadi nggak? Bagaimana negara bersikap terhadap hal seperti itu?

Presiden Prabowo mengatakan perbedaan pandangan tidak masalah, asalkan memiliki tujuan yang sama.

"Respon cepat ini patut diapresiasi karena mencerminkan keberpihakan pemerintah pada kepentingan rakyat. Namun, akan lebih baik jika langkah-langkah tersebut merupakan hasil dari perencanaan matang dan cermat, sehingga menjadi bagian dari kinerja reguler pemerintah.

Deklarasi ini akan bisa kita jalankan sebagai bagian dari kolaborasi pemerintah dengan para guru besar, para ilmuwan, para pemangku pentingan pendidikan

Anggota Komisi VI DPR RI Ahmad Labib mendesak pemerintah untuk menertibkan dan menindak tegas mafia impor gula rafinasi yang memanfaatkan celah aturan untuk mengeruk keuntungan, namun merugikan petani tebu dan mengguncang stabilitas harga di pasar.

Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemdikdasmen) melalui Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa (Badan Bahasa), mendorong penguatan literasi pangan di tengah upaya pemerintah mewujudkan ketahanan pangan nasional.

Menurut Santoso, selama ini tidak ada definisi yang jelas terkait implementasi 20 persen anggaran pendidikan. Sebelumnya, diyakini bahwa persentase itu masing-masing menjadi kewajiban pemerintah pusat melalui APBN dan pemerintah daerah melalui APBD.

PJMI juga mendesak pemerintah Indonesia, khususnya Kementerian Komunikasi dan Digital RI, untuk mengambil langkah nyata mendukung keselamatan jurnalis di medan konflik.

Jadi artinya posisi penyeimbang seperti yang disampaikan oleh Ibu Ketua Umum, kami mendukung semua kebijakan yang dilakukan oleh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dalam menjalankan semua program yang untuk kepentingan rakyat Indonesia.