Partai Demokrat menilai usulan Forum Purnawirawan TNI terkait pemecatan Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka sebagai aspirasi yang harus dihormati.

Konflik India-Pakistan: Keduanya Punya Nuklir, Risiko Berlipat Ganda

Israel Tingkatkan Serangan ke Suriah, Kali Ini Menyasar Sekitar Istana

Bayang-bayang Musim Dingin Nuklir: Risiko Besar dari Konflik India-Pakistan

Mutasi prajurit aktif tidak seharusnya dipengaruhi oleh opini masyarakat sipil atau tekanan politik. Ini preseden buruk bagi profesionalisme TNI. Seharusnya keputusan mutasi didasarkan pada kebutuhan organisasi, bukan karena permintaan pribadi.

Sejumlah purnawirawan TNI yang tergabung dalam Forum Purnawirawan TNI yang meminta agar Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka dicopot dinilai sebagai bentuk kegilaan dan ketakutan.

Terbiasa Diproteksi Assad, Bisnis Suriah Takut pada Pembukaan Pasar Bebas

Usulan ini disampaikan saat rapat dengan Komisi I DPR RI, sebagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan prajurit dan ASN di lingkungan TNI yang bertugas menjaga daerah operasi, termasuk perbatasan dan pulau terluar.

Wakil Ketua Komisi I DPR, Dave Laksono meminta TNI memberikan pembinaan kepada organisasi masyarakat (Ormas) agar tidak mengganggu iklim investasi dan industri di tanah air.

Kemenkum memastikan tidak akan ikut campur dalam konflik dualisme kepengurusan Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI).