Kritikan terhadap surat edaran pemerintah yang melarang aparatur sipil negara (ASN) berafiliasi ormas terlarang, termasuk Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) dan Front Pembela Indonesia (FPI) terus bermunculan.

 Kalangan dewan menilai aturan Aparatur Sipil Negara (ASN) dilarang berafiliasi HTI dan FPI sangat berlebihan.

Kementerian Ketenagakerjaan meraih penghargaan dengan predikat “Baik” karena keberhasilannya menerapkan sistem merit dalam manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN).

Penyuluh KB yang berstatus pegawai negeri sipil (PNS) berjumlah 13.000 orang, sedangkan petugas lapangan KB nonPNS sebanyak 9.600 orang.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Tjahjo Kumolo tidak menolerir Aparatur Sipil Negara (ASN) yang terpapar paham radikalisme dan terlibat dalam kegiatan radikalisme.

Hong Kong memperpanjang kewajiban kerja dari rumah (work from home/WFH) untuk pegawai negeri sipil (PNS) selama seminggu hingga 27 Januari.

Mayoritas fraksi di Komisi II DPR menginginkan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) dilanjutkan dan akan membentuk Panitia Kerja (Panja) tentang revisi UU No 5 tahun 2014 tentang ASN.

Ada dugaan pelibatan secara aktif aparatur sipil negara (ASN), Kepala Desa (Kades) hingga honorer dalam pemilihan bupati (Pilbub) Kabupaten Mandailing Natal (Madina) 2020.

Pemerintah harus mengkaji dan mengevaluasi rencana untuk tidak lagi membuka formasi  Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) pada tahun 2021. 

Segenap Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di lingkungan Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR RI untuk turut aktif serta dalam publikasi citra positif tentang kinerja DPR RI.