Wakil Ketua Umum Partai Gelora Fahri Hamzah mengomentari wacana KPU terkait wacana menghapus LPSDK dalam Peraturan KPU (PKPU) Dana Kampanye Pemilu 2024.

Bambang Kristiono menyampaikan perlu dilakukan sinkronisasi antara RUU ITE dengan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (UU KUHP) untuk menjawab persoalan-persoalan hukum yang timbul akibat aktivitas di dunia siber.

Demi keselamatan lingkungan serta yang lainnya, kami minta (Peraturan Pemerintah No 26 Tahun 2023) dikaji ulang.

Hal itu sesuai Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Hari Bebas Kendaraan Bermotor.

Ketua DPR RI Puan Maharani kembali mendesak Pemerintah untuk memprioritaskan penerbitan aturan pelaksana sebagai implementasi atas Undang-Undang No 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS).

Peringatan itu muncul saat peraturan Layanan Digital (Digital Services Act/DSA) Uni Eropa akan mulai berlaku penuh pada 25 Agustus.

Itu kan agak dalam tanda kutip penghinaan terhadap DPR dan presiden. Kan pembentuk undang-undang itu DPR dan presiden.

Dengan kondisi tersebut, kondisi ini, ini publik bisa mengambil kesimpulan yang kurang tepat, di mana OJK terdekat mendahulukan realisasi anggaran remunerasi dibanding kinerja-kinerja sebagaimana yang diamanatkan dalam undang-undang.

Dengan demikian, masa jabatan pimpinan KPK yang sebelumnya empat tahun dalam Pasal 34 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK, menjadi lima tahun

Pemerintah harus patuh pada perintah Undang-Undang bukan malah sebaliknya Undang-Undang ditafsirkan sesuai maunya Pemerintah. Ini akan jadi preseden buruk dalam penyelenggaraan negara.