PAN setelah berlebaran akan melakukan rapat koordinasi sekaligus silaturahmi Idul Fitri dengan Golkar dan PPP. Tujuannya untuk mematangkan rencana penetapan kebijakan KIB.

Saat jelang lebaran biasanya kebutuhan untuk konsumtif semakin meningkat. Yang justru menjadi peluang emas bagi pinjol ilegal untuk menawarkan pinjaman cepat, tapi tenornya juga cepat yang bahkan hanya seminggu. Hal ini perlu kita waspadai bersama dan perlu dicegah melalui sesi edukasi seperti ini agar masyarakat menghindari praktik pinjol ilegal dan investasi ilegal

Kenapa saya katakan demikian, karena Indonesia juga merupakan ranking 16 ekonomi dunia, dan dan insha Allah pada tahun 2045 Indonesia sudah menjadi ranking ke-5 pemain ekonomi terbaik di dunia.

Pertemuan yang rutin dan berkala memang karena sesama menteri di kabinet Pak Jokowi.

DBH ini menjadi salah satu terobosan dalam UU HKPD yang sudah sangat dinantikan kehadirannya, terutama bagi daerah penghasil komoditas sawit. Maka, kami dari Fraksi Partai Golkar yang turut memperjuangkan DBH Sawit pastinya menyambut baik RPP ini. Karena selama ini, keberadaan perkebunan sawit dirasa masih belum memberikan kesejahteraan bagi daerah penghasilnya.

Komunikasi antara Ketua Umum Partai Golkar  (Airlangga Hartarto) dan para ketua umum di internal KIB sangat baik. Juga antara KIB dengan Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KKIR) juga sangat intens, baik dengan Pak Prabowo (Ketum Gerindra Prabowo Subianto) maupun dengan Gus Muhaimin (Ketum PKB Muhaimin Iskandar).

Belum ada respon terkait surat pengaduan ke Airlangga Hartarto, PK Golkar Bogor pertanyakan ketegasan TB Ace Hasan

Politikus Golkar ini mendorong Bank Indonesia (BI) untuk menggencarkan peran Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) sebagai upaya menjaga stabilitas inflasi di daerah.

Besok insyaallah, besok katanya, tadi saya tadinya mau Bamus akhirnya enggak Bamus diwakili, insyaallah besok pagi perppunya sudah mau dijadikan undang-undang.

(Pemenuhan lahan) tetap mempertimbangkan keadilan bagi masyarakat yang tanahnya digunakan untuk pembangunan agar kegiatan pembangunan dan pemindahan IKN berjalan sesuai dengan target yang sudah ditetapkan pada tahun 2024.