Komisi II DPR mendapat penugasan dari Badan Legislasi (Baleg) DPR untuk membahas Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN).

Oleh karena itu pencapaian kinerja dalam hal legislasi, merupakan komitmen bersama antara DPR RI dan Pemerintah. Kinerja legislasi merupakan tanggung jawab bersama antara DPR RI dan Pemerintah.

Tingginya potongan membuat driver sulit mendapatkan penghasilan yang layak. Padahal, sebagai mitra seharusnya mereka memiliki hak untuk berunding dan menentukan kebijakan bersama.

Wakil Ketua Badan legislasi (Baleg) DPR RI Ahmad Doli Kurnia mengatakan dalam waktu dekat, Baleg DPR RI akan mulai membahas Rancangan Undang-Undang atau RUU Pilkada.

Kita saat ini fokus bagaimana pariwisata bisa berkembang. Harus ada payung hukumnya kan? Ini sedang kita perbaiki. Ini salah satu fungsi legislasi. Pak Prabowo itu tidak macam-macam, yang penting undang-undang sekarang bisa digunakan untuk melayani masyarakat.

Wakil Ketua Badan Legislasi DPR RI, Ahmad Iman Sukri, mempertanyakan urgensi dari wacana pemerintah memulangkan mantan teroris Jamaah Islamiyah, Encep Nurjaman alias Hambali, dari penjara Amerika Serikat (AS) di Guantanamo, Kuba.

(Pembahasan) sudah melalui mekanisme di DPR melalui rapim dan Bamus, dan nanti akan dilakukan participation meaningful. Kita minta supaya teman-teman yang ada di Baleg (Badan Legislasi) membuka masukan dari luar.

Empat RUU tersebut yaitu RUU tentang Perubahan Undang-Undang Pemerintah Daerah, RUU tentang Perubahan Iklim RUU tentang Masyarakat Hukum Adat, RUU tentang Daerah Kepulauan. Ini tugas kita bersama untuk mengawal RUU ini. Kita berharap jika ada produk legislasi DPD RI bisa menjadi sejarah bagi kita.

Perhatikan setiap tahun kita ada rapat lagi, ada prioritasnya lagi setiap tahun kan, mudah-mudahan ini pada tahun 2025 ini selesai semua.

Anggota Komisi X DPR RI, Melly Goeslaw menggelar Diskusi Kelompok Terpumpun (Focus Group Discussion/FGD) terkait dengan Revisi UU Hak Cipta yang diajukannya ke Badan Legislasi.