Kebijakan ini berlaku untuk seluruh warga negara, termasuk siswa, mahasiswa, dosen, hingga pejabat.

Irianto pun mendorong agar penggunaan KTP dalam layanan BJPS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan dapat dipergunakan secara optimal. Sebab, sudah ada NIK yang berlaku nasional.

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kemenkeu dinilai memiliki permasalahan dalam upaya mengejar target. Permasalahan itu adalah sulitnya DJP mendapatkan akses Nomor Induk Kependudukan (NIK) demi kepentingan pajak.

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menegaskan informasi mengenai hilangnya 72 juta KTP elektronik di dunia maya juga merupakan kabar bohong.

Sebagaimana penggunaan NIK KTP yang telah diterapkan pemerintah, untuk melakukan pendaftaran sim card telepon yang cukup berhasil menekan penyalahgunaan kartu prabayar.

Zudan menjelaskan nilai penting sinergisitas antara data kependudukan Dukcapil dengan data Sistem Informasi dan Komputerisasi Haji Terpadu (Siskohat).