Pelaksanaan program pelatihan Kartu Prakerja terus menuai kritikan karena proses dan pelaksanaannya dinilai bermasalah. Pemerintah didesak menghentikan program itu lantaran masyarakat lebih memerlukan bantuan langsung.

Anggota Komisi XI DPR RI Anis Byarwati melontarkan kritik tajamnya kepada pemerintah mengenai Kartu Prakerja. Menurutnya, jumlah dana sebesar Rp 5,6 triliun yang digelontorkan Pemerintah untuk menjalankan program kartu prakerja cukup besar.

Kartu Prakerja disinyalir bermasalah dan berpotensi dikorupsi. Untuk itu, Presiden Jokowi diminta untuk segera mengevaluasi program pelatihan senilai Rp5,6 triliun itu.

Anggota Komisi IX DPR RI, Kurniasih Mufidawati, mendesak pemerintah menghentikan program Kartu Prakerja karena diduga menjadi program bancakan dan banyak masalah dalam pelaksanaannya.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diminta mengusut dugaan tindak kejahatan korupsi atas penunjukkan platform digital tanpa tender untuk proyek Kartu Prakerja senilai Rp5,6 triliun.

“Bahkan, orang akan mengatakan bahwa dia hanya mundur beberapa langkah untuk maju triliunan langkah," ujar Saleh

“Ruangguru ini kan diketahui adalah milik salah seorang staf khusus presiden. Dan sekarang banyak dipertanyakan oleh masyarakat. Apakah startup ruangguru ini sudah mengikuti seleksi sebelumnya? Atau ditetapkan saja oleh PMO (project management officer)?” tanya Saleh.

Namun, dia mengingatkan agar dalam pelaksanaannya pemerintah bijaksana dan hati-hati sebab kuota kartu Prakerja gelombang pertama hanya untuk 164.000 pekerja, sedangkan mereka yang membutuhkan pekerjaan mencapai jutaan orang.

Setiap minggu sampai minggu ke-4 November 2020 akan dibuka kuota untuk sekitar 164.000 peserta setiap gelombang

"Ini sangat penting untuk menyangga kehidupan keluarga yang sangat berat," kata Yahya Zaini