Reformasi Polri bukan sekadar restrukturisasi birokrasi, tapi perubahan mendasar pada tata kelola dan budaya organisasi. Ini harus memastikan bahwa hak-hak warga negara, terutama kelompok rentan, terlindungi secara nyata.

Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI, Andreas Hugo Pareira memberikan tanggapan terkait rencana Presiden Prabowo Subianto melantik Komite Reformasi Polri sebagai langkah memperkuat institusi kepolisian di Indonesia.

Kemudian dibagi dalam beberapa sub kelompok yang nantinya akan membantu tugas-tugas dari Komisi Reformasi Polri yang dibentuk presiden.

Pak Mahfud kan tokoh yang kredibel. Dia pernah Menko Polhukam dan dia memahami.

Kan kita lagi tunggu juga ini, kan hasil Komisi Reformasi tadi itu. Komisi namanya, Komisi Reformasi.

Kepercayaan publik terhadap Polri masih fluktuatif. Survei Indikator Politik Indonesia pada Agustus 2025 menunjukkan tingkat kepercayaan publik berada di 62,4%.

Ya tentu saja kami berharap tim transformasi ini akan betul-betul bisa mentransformasi Polri secara baik dari dalam dan ke luar untuk bisa meningkatkan citra positif Polri terhadap kinerjanya di hadapan masyarakat.

TAP MPR Nomor 1 Tahun 2003 ini merupakan produk penting dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia. Ia tidak bisa dilepaskan dari semangat reformasi 1998 dan perubahan Undang–Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada periode 1999–2002