Anggota Komisi V DPR RI Ahmad Syaikhu meminta pemerintah segera menyetop relaksasi Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di bandara.

Pemerintah bakal menghitung berdasarkan statisik kasus Covid-19 di setiap daerah pascapelaksanaan kebijakan tersebut

Ketua DPR, Puan Maharani mengimbau pemerintah untuk menganalisa secara cermat terkait wacana relaksasi atau pelonggaran pembatasan sosial berskala besar (PSBB) di sejumlah daerah.

Wacana Menko Polhukam Mahfud MD terkait perlunya relaksasi atau pelonggaran Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) harus dikaji secara detail dan mendalam.

Terkait wacana pemerintah yang sedang mengkaji tentang relaksasi penerapan PSBB, Anggota Komisi IX DPR RI Muchamad Nabil Haroen menyatakan bahwa wacana tersebut harus dikaji secara matang dengan mengedepankan beberapa pertimbangan strategis.

Ketua MPR RI Bambang Soesatyo mengingatkan pemerintah untuk tidak terburu-buru melakukan relaksasi atau pelonggaran pembatasan sosial berskala besar (PSBB).

Presiden Joko Widodo telah mengumumkan 5 skema stimulus ekonomi bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang terdampak pandemi COVID-19, diantaranya berupa restrukturisasi dan relaksasi kredit bagi UMKM, Rabu (29/4).

Wajib pajak yang ingin memanfaatkan relaksasi ini harus menyampaikan pemberitahuan sebelum menyampaian SPT

Prihasto mengatakan, saat ini sudah diterbitkan RIPH untuk 450 ribu ton bawang putih, dan 227 ribu ton untuk bawang bombay. Bila semua telah masuk, maka stok cukup untuk satu tahun, bahkan satu setengah tahun untuk bawang bombay.

“Dalam situasi seperti sekarang, pemerintah harus mulai berfikir untuk menggenjot sektor pertambangan dengan membuka keran ekspor ore nikel, karena hal ini bisa menghasilkan devisa,” kata Ketua Umum Kadin Sultra, La Mandi