Yang pertama demonstrasi diperbolehkan oleh UU, sebagai bentuk kontrol system yang efektif terhadap pemerintah dan parlemen. Namun pelaksanaannya tidak boleh anarkis dan merusak fasilitas umum, yang merugikan rakyat.

Menyikapi keputusan MK, yang ingin agar undang-undang perburuhan itu dikeluarkan dari Omnibus Law.

Jadi saya kira semoga semuanya bisa berjalan dengan damai pada hari ini. Terkait dengan aspirasinya harus kami dengar dan akan kami perjuangkan.

Kita minta adik-adik untuk tidak melempar batu, jika tidak berhenti kami akan lakukan tindak tegas.

Pantauan di lokasi, saat ini massa aksi yang sempat membuat kericuhan tersebut dijaga ketat oleh aparat kepolisian dibantu satuan TNI yang bertugas. Mereka menghalangi para massa aksi yang didominasi oleh pelajar setingkat SMA/STM.

Penutupan lalin dilakukan bertahap. Jalan terakhir yang ditutup ialah jalan khusus bus TransJakarta (busway).

Survei: 65 Persen Warga Dukung Tindakan AS di Gaza untuk Cegah Kelaparan

Aksi ribuan warga di Pati yang memadati jalanan pada 13 Agustus 2025 bukan hanya soal angka kenaikan pajak. Di balik teriakan dan spanduk penolakan hingga tuntutan pengunduran diri, sejarah panjang perlawanan terhadap pungutan yang dianggap tak adil kembali hidup.

Mengenal PBB-P2, Pajak yang Memantik Protes Massal di Pati

Praktik seperti ini juga ditemukan pada pokir tahun 2024, di mana pokir resmi Isvie hanya tercatat Rp 14 miliar dalam MCP KPK.