Mahkamah Konstitusi (MK) menyebut Ketua DPD RI Oesman Sapta Odang (OSO) telah melakukan penghinaan terhadap lembaga negara. Dimana, Ketua Umum Partai Hanura itu menyebut "MK goblok".

Mahkamah Konstitusi (MK) menyebut Ketua DPD RI Oesman Sapta Odang (OSO) telah melakukan penghinaan terhadap lembaga negara. Dimana, Ketua Umum Partai Hanura itu menyebut "MK goblok".

Partai Hanura mengimbau Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai penyelenggara Pemilu untuk independen. Hal itu menyikapi dualisme kepengurusan di internal Partai Hanura.

Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta mengabulkan gugatan Partai Hanura kubu Daryatmo dan Sarifuddin Sudding atas SK Menkum HAM No M.HH-01.AH.11.01 Tahun 2018 tentang kepengurusan Oesman Sapta Odang (OSO) masa bakti 2015-2020.

Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta mengabulkan gugatan Partai Hanura kubu Daryatmo dan Sarifuddin Sudding atas SK Menkum HAM No M.HH-01.AH.11.01 Tahun 2018 tentang kepengurusan Oesman Sapta Odang (OSO) masa bakti 2015-2020.

Partai Hanura menilai Ketua Dewan Kehormatan Partai Amanat Nasional (PAN) Amien Rais tidak memiliki kapasitas untuk maju sebagai calon presiden (Capres) pada Pilpres 2019.

Partai Hanura menilai Presiden Jokowi cukup licin dan lihai dalam menghadapi politik di tanah air. Untuk itu, Hanura tetap konsisten mengusung Jokowi sebagai calon presiden (Capres) dalam kontestasi Pilpres 2019 mendatang.

Dari lima Parpol yang telah mendeklarasikan dukungan kepada Presiden Jokowi, hanya PPP dan Partai Hanura yang menyodorkan kadernya sebagai Cawapres untuk mendampingi Presiden Jokowi.

Partai Hanura seharusnya menjunjung etika politik dalam menempatkan kadernya sebagai pejabat di Fraksi DPR. Sebab, posisi kader sangat menentukan integritas sebuah partai.

Ketua Umum Hanura, Oesman Sapta Odang (OSO) melempar sindiran kepada Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar (Cak Imin) yang mendapat dukungan sebagai Cawapres di Pilpres 2019.